Minggu, 09 Januari 2011

SISTEM POLITIK INDONESIA


BAB I
PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang
Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial.1 Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu system, yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka system politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku  politik.
Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.
Sistem politik pada suatu negara terkadang bersifat relatif, hal ini dipengaruhi oleh elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut. Juga faktor sejarah dalam perpolitikan di suatu negara. Pengaruh sistem politik negara lain juga turut memberi kontribusi pada pembentukan sistem politik disuatu negara. Seperti halnya sistem politik di Indonesia, seiring dengan waktu, sistem politik di Indonesia selalu mengalami perubahan.
Indonesia merupakan bagian dari sistem politik dunia, dimana sistem politik Indonesia akan berpengaruh pada sistem politik negara tetangga maupun dalam cakupan lebih luas. Struktur kelembagaan atau institusi khas Indonesia akan terus berinteraksi secara dinamis, saling mempengaruhi, sehingga melahirkan sistem politik hanya dimiliki oleh Indonesia. Namun demikian, kekhasan sistem politik Indonesia belum dapat dikatakan unggul bila kemampuan positif struktur dan fungsinya belum diperhitungkan sistem politik negara lain.
Salah satu syarat penting dalam memahami bagaimana sistem politik Indonesia adalah melalui pengembangan wawasan dengan melibatkan institusi- institusi nasional dan internasional. Artinya lingkungan internal dan eksternal sebagai batasan dari suatu sistem politik Indonesia harus dipahami terlebih dahulu.
Lingkungan internal akan sangat dipengaruhi oleh budaya politik bangsa Indonesia. Sedangkan budaya politik sendiri merupakan wujud sintesa peristiwa- peristiwa sejarah yang telah mengkristal dalam kehidupan masyarakat, diwariskan turun temurun berupa tatanan nilai dan norma perilaku. Sementara itu, lingkungan eksternal sedikit banyak mempengaruhi lingkungan internal ketika transformasi budaya berlangsung akibat peristiwa sejarah semisal penjajahan kolonial maupun bentuk “penjajahan” budaya pop (pop culture) di era globalisasi.
Mempelajari sistem politik suatu negara tidak dapat dan tidak pernah berdiri sendiri dari sistem politik negara lain, setidaknya itulah maksud implisit yang diutarakan David Easton melalui pendekatan analisa sistem terhadap sistem politik. Sampai kemudian, Gabriel Almond meneruskannya ke dalam turunan teori sistem politik yang lebih konkrit, yaitu menggabungkan teori sistem ke dalam struktural- fungsional, barulah kita mendapatkan pemahaman bagaimana sistem politik seperti di Indonesia berinteraksi dengan sistem politik lainnya.
Akhirnya, mengingat sebegitu luas pembicaraan mengenai sistem politik, maka layaknya suatu sistem, kami akan ciptakan terlebih dahulu batasan-batasannya, yaitu mengenalkan kedua pendekatan terhadap sistem politik baru kemudian menganalisis sistem politik Indonesia. Oleh karena itu terlebih dahulu kami akan membahas pendekatan sistem politik dari teori behavioral. kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pendekatan sistem politik dari sudut teori struktural-fungsional, serta pembahasan pada arti penting sejarah dalam mempelajari sistem politik Indonesia

B.     Rumusan Masalah
Makalah ini membahas masalah tentang :
1.      Apa Pengertian sistem Politik ?
2.       Bagaimana Proses Politik Di Indonesia ?
3.       Bagaimana Sejarah Sistem Politik di Indonesia ?

C.     Tujuan Penulisan
Dengan tersusunnya makalah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang Pengertian sistem Politik, Proses Politik Di Indonesia dan Sejarah Sistem Politik di Indonesia





BAB II
PEMBAHASAN

A.     Pengertian sistem Politik
1.      Pengertian Sistem
Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan  terorganisasi.
2.      Pengertian Politik
Politik berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” yang artinya Negara kota. Pada awalnya politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam Negara/kehidupan Negara. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan.
Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
3.      Pengertian Sistem Politik
Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.
Sistem Politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng
4.      Pengertian Sistem Politik di Indonesia
Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.
Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum
Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media massa, Kelompok kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan (Presure Group), Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik (Political Figure), dan pranata politik lainnya adalah merupakan infrastruktur politik, melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakt diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.




B.     Proses Politik Di Indonesia
Sejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari  masa-masa berikut ini:
1.      Masa prakolonial
2.      Masa kolonial (penjajahan)
3.      Masa Demokrasi Liberal
4.      Masa Demokrasi terpimpin
5.      Masa Demokrasi Pancasila
6.      Masa Reformasi
Masing-masing masa tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dari aspek:
·        Penyaluran tuntutan
·        Pemeliharaan nilai
·        Kapabilitas
·        Integrasi vertikal
·        Integrasi horizontal
·        Gaya politik
·        Kepemimpinan
·        Partisipasi massa
·        Keterlibatan militer
·        Aparat negara
·        Stabilita
Bila diuraikan kembali maka diperoleh analisis sebagai berikut :
1.   Masa prakolonial (Kerajaan)
·        Penyaluran tuntutan – rendah dan terpenuhi
·        Pemeliharaan nilai – disesuikan dengan penguasa
·        Kapabilitas – SDA melimpah
·        Integrasi vertikal – atas bawah
·        Integrasi horizontal – nampak hanya sesama penguasa kerajaan
·        Gaya politik – kerajaan
·        Kepemimpinan – raja, pangeran dan keluarga kerajaan
·        Partisipasi massa – sangat rendah
·        Keterlibatan militer – sangat kuat karena berkaitan dengan perang
·        Aparat negara – loyal kepada kerajaan dan raja yang memerintah
·        Stabilitas – stabil dimasa aman dan instabil dimasa perang
2.   Masa kolonial (penjajahan)
·        Penyaluran tuntutan – rendah dan tidak terpenuhi
·        Pemeliharaan nilai – sering terjadi pelanggaran ham
·        Kapabilitas – melimpah tapi dikeruk bagi kepentingan penjajah
·        Integrasi vertikal – atas bawah tidak harmonis
·        Integrasi horizontal – harmonis dengan sesama penjajah atau elit pribumi
·        Gaya politik – penjajahan, politik belah bambu (memecah belah)
·        Kepemimpinan – dari penjajah dan elit pribumi yang diperalat
·        Partisipasi massa – sangat rendah bahkan tidak ada
·        Keterlibatan militer – sangat besar
·        Aparat negara – loyal kepada penjajah
·        Stabilitas – stabil tapi dalam kondisi mudah pecah
3.   Masa Demokrasi Liberal
·        Penyaluran tuntutan – tinggi tapi sistem belum memadani
·        Pemeliharaan nilai – penghargaan HAM tinggi
·        Kapabilitas – baru sebagian yang dipergunakan, kebanyakan masih potensial
·        Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas
·        Integrasi horizontal- disintegrasi, muncul solidarity makers dan administrator Gaya politik – ideologis
·        Kepemimpinan – angkatan sumpah pemuda tahun 1928
·        Partisipasi massa – sangat tinggi, bahkan muncul kudeta
·        Keterlibatan militer – militer dikuasai oleh sipil
·        Aparat negara – loyak kepada kepentingan kelompok atau partai
·        Stabilitas - instabilitas
4.   Masa Demokrasi terpimpin
·        Penyaluran tuntutan – tinggi tapi tidak tersalurkan karena adanya Front nas
·        Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM rendah
·        Kapabilitas – abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju
·        integrasi vertikal – atas bawah
·        Integrasi horizontal – berperan solidarity makers,
·        Gaya politik – ideolog, nasakom
·        Kepemimpinan – tokoh kharismatik dan paternalistik
·        Partisipasi massa – dibatasi
·        Keterlibatan militer – militer masuk ke pemerintahan
·        Aparat negara – loyal kepada negara
·        Stabilitas - stabil
·        Kepemimpinan – angkatan sumpah pemuda tahun 1928
·        Partisipasi massa – sangat tinggi, bahkan muncul kudeta
·        Keterlibatan militer – militer dikuasai oleh sipil
·        Aparat negara – loyak kepada kepentingan kelompok atau partai
·        Stabilitas - instabilitas
5.   Masa Demokrasi terpimpin
·        Penyaluran tuntutan – tinggi tapi tidak tersalurkan karena adanya Front nas
·        Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM rendah
·        Kapabilitas – abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju
·        Integrasi vertikal – atas bawah
·        Integrasi horizontal – berperan solidarity makers,
·        Gaya politik – ideolog, nasakom
·        Kepemimpinan – tokoh kharismatik dan paternalistik
·        Partisipasi massa – dibatasi
·        Keterlibatan militer – militer masuk ke pemerintahan
·        Aparat negara – loyal kepada negara
·        Stabilitas - stabil
6.   Masa Demokrasi Pancasila
·        Penyaluran tuntutan – awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi
·        Pemeliharaan nilai – terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM
·        Kapabilitas – sistem terbuka
·        Integrasi vertikal – atas bawah
·        Integrasi horizontal – nampak
·        Gaya politik – intelek, pragmatik, konsep pembangunan
·        Kepemimpinan – teknokrat dan ABRI
·        Partisipasi massa – awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi
·        Keterlibatan militer – merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI
·        Aparat negara – loyal kepada pemerintah (Golkar)
·        Stabilitas stabil
7.   Masa Reformasi
·        Penyaluran tuntutan – tinggi dan terpenuhi
·        Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM tinggi
·        Kapabilitas –disesuaikan dengan Otonomi daerah
·        Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas
·        Integrasi horizontal – nampak, muncul kebebasan (euforia)
·        Gaya politik – pragmatik
·        Kepemimpinan – sipil, purnawiranan, politisi
·        Partisipasi massa – tinggi
·        Keterlibatan militer – dibatasi
·        Aparat negara – harus loyal kepada negara bukan pemerintah
·        Stabilitas – instabil

C.      Sejarah Sistem Politik di Indonesia
Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan.
Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan
Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik diukur dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional.

BAB III
PENUTUP

A.     Latar Belakang
Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, dengan memakai system demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Para Bapak Bangsa yang meletakkan dasar pembentukan Negara Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat (RIS) selama tujuh bulan (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk pemerintahan republik. Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 - 1997), pemerintah merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan.
Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.

B.     Saran
Penyusun menyarankan kepada pembaca agar memberi tanggapan terhadap kekurangan dalam makalah ini sebagai acuan untuk memperbaiki penyusunan makalah berikutnya.
BAB III
PENUTUP

-         Amir Taat Nasution, “Kamus Politik Nasional”, Energie, 1953
-         Arbi Sanit, “Sistem Politik Indonesia: Penghampiran dan Lingkungan”,  Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial & FIS-UI, 1980
-         Assosiasi Ilmu Politik Indonesia, “Jurnal Ilmu Politik”, Gramedia, 1986
-         Theda Scokpol, “States and Social Revolutions” New York: Cambridge
-         University Press, 1979
-         Mariam Budiarjo, dkk, “Dasar-dasar ilmu Politik”, Gramedia, 2003
-         Murshadi “Ilmu Tata Negara; untuk SLTA kelas III”, Rhineka Putra,
-         bandung, 1999
-         Nugroho Notosusanto, “Sejarah Nasional Indonesia”, Balai Pustaka, 2008
-         Nazaruddin, “Profil Budaya Politik Indonesia”, Pustaka Utama, 1991
-         Nazaruddin Sjamsuddin, “Dinamika Politik Indonesia”, Gramedia Pustaka
-         Utama, 1993
-         Sukarna, “Sistem Politik Indonesia, Jilid 4”, Mandar Maju, 1993

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar